Kabupaten Humbahas Sudah 5 kali Menerima Opini WTP


Kabupaten Humbahas Sudah 5 kali Menerima Opini WTP

 Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menerima penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Penghargaan ini diberikan Menkeu melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumut Bakhtaruddin di sela-sela Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2017 di Hotel Santika Medan, Selasa (31/10).

Selain Sumut, 11 Kabupaten/Kota di Sumut yang juga meraih WTP juga menerima penghargaan dari Menkeu yang diserahkan Gubsu Erry Nuradi disaksikan Kakanwil DJPB Sumut Bakhtaruddin dan Kepala Perwakilan BPK RI Sumut VM Ambar Wahyuni. Turut hadir dalam rakor tersebut perwakilan unsur Forkompimda Sumut dan 11 pimpinan kepala daerah yang menerima penghargaan saat itu, yakni Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah, Wali Kota Binjai HM Idaham, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Wali Kota Sibolga HM Syarfi Hutauruk, Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H Kharuddin Syah, Tapanuli Selatan H Syahrul M Pasaribu, Tapanuli Utara Nikson Nababan, Toba Samosir Darwin Siagian, Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dan Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora. “Pemberian penghargaan selain dari presiden juga diberikan oleh Menteri Keuangan. Ini merupakan penghargaan tertinggi dari Menteri Keuangan. Tahun 2017 ini ada 12 daerah kabupaten/kota di Sumut termasuk provinsi yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Ini merupakan keberhasilan Pemda dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan norma atau standar yang ditetapkan sehingga memperoleh opini terbaik dari BPK,” ujar Bakhtaruddin kepada wartawan di sela-sela acara tersebut.

Disebutkan, selain penyerahan penghargaan tertinggi Menkeu atas laporan keuangan Pemda, Rakor Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2017 juga dilakukan penandatanganan MoU antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan yang diwakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, penyerahan piagam penghargaan Pemda terbaik, penyerahan piagam penghargaan Satker terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, dan peluncuran aplikasi e-Medan.

Dijelaskannya, dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang fisikal guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penandatanganan kesepakatan atau MoU antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan. Dalam klausal kesepakatan tersebut, antara lain memuat komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi daerah.

“Menurut data empiris, UMKM dinilai mampu menyediakan 97,2 % lapangan kerja dan mampu menyumbangkan 59,1 % produk domestik bruto (PDB).  Artinya usaha ini memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurai pengangguran dan pengentasan kemiskinan,” terangnya.
Sementara itu terkait peluncuran e-Medan, Bakhtaruddin berharap aplikasi tersebut nantinya bisa memudahkan pemerintah daerah dan jajaran Ditjen Perbendaharaan dalam menyusun dan mengirimkan laporan realisasi keuangan. Dengan aplikasi ini diharapkan Pemda dapat menyusun laporan realisasi dana transfer daerah termasuk pagu dan realisasi dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan dana desa.

Yang paling memudahkan, lanjutnya, Pemda kabupaten/kota tidak perlu lagi mengirimkan data keuangan tersebut ke Pemda Provinsi atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan. “E-Medan ini merupakan terobosan inovatif kementerian Keuangan, khususnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Sumut dalam rangka pertukaran informasi data keuangan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Ini akan memudahkan pemerintah daerah untuk melaporkan atau menyusun laporan keuangannya. Dengan adanya aplikasi ini, Bapak Gubernur bisa memantau kondisi realisasi dana APBN maupun APBD di Sumut setiap saat,” pungkasnya.

Sementara Gubsu Erry Nuradi mengatakan, pemberian penghargaan tertinggi Menteri Keuangan kepada daerah-daerah yang berhasil meraih Opini WTP dari BPK merupakan hal yang positif. Penghargaan ini hendaknya dapat memotivasi daerah-daerah lain untuk terus berkompetisi secara sehat sehingga meningkatkan kinerjanya. “Dengan adanya penghargaan ini, paling tidak bisa memotivasi daerah-daerah yang belum mendapatkan penghargaan agar dapat menunjukkan prestasi terbaiknya termasuk salah satunya pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu kepada Pak Kanwil Ditjen Perbendaharaan kami ucapkan terima kasih untuk sinerjisitas yang telah dilaksanakan. Selama ini mungkin belum bisa banyak kita lakukan. Kedepan semoga akan lebih kompak lagi antara jajaran instansi vertikal yang ada di Sumut, khususnya yang di lingkup keuangan dengan pemerintah daerah yang ada. Ini suatu hal yang sangat positif sekali, kedepan agar lebih baik dan lebih paten lagi,” ujarnya.

Selain itu Gubsu juga sangat mengapresiasi peluncuran aplikasi e-Medan. Diharapkan aplikasi ini bisa dimanfaatkan bagi seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk memudahkan kinerja, khususnya terkait data pengelolaan keuangan.  “Ini adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Sekarang merupakan zaman teknologi, serba cepat dan akurat. Tentunya hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi. Makanya kami terima kasih atas peluncuran aplikasi e-Medan. Semoga bisa segara dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi di Sumut,” pungkasnya.

Sementara Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora yang juga menerima penghargaan saat itu menyatakan, siap mendukung program aplikasi berbasis teknologi kedepan di Humbahas. Karena program ini sangat positif dalam memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat. “Pemkab Humbahas sendiri telah menerima 5 kali WTP dari BPK, yakni tahun tahun 2016, 2014, 2013, 2012 dan 2011. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan Humbahas bisa mempertahankan WTP tahun 2017,” sambung Kadis Kominfo Kabupaten Humbahas Drs Hotman Hutasoit bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Humbang Hasundutan (Humbahas) Jhon Harry Marbun.

Hal yang sama juga disampaikan Wali Kota Sibolga HM Syarfi Hutauruk, pihaknya siap menerapkan pelayan berbasis online atau berbasis teknologi di seluruh Pemda Sibolga. “Kita siap melakukan pelayanan berbasis online ke masyarakat kedepan. Karena pelayanan berbasis online ini mempermudah kita melayani masyarakat, dengat tepat waktu,” katanya mengakhiri. (SIB/A11/h)